NakPintar.com Jadi Tahu, Jadi Pintar
Kamu pasti sudah familiar dengan istilah korupsi kolusi dan nepotisme atau yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Sama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh dua orang atau lebih demi keuntungan pribadi.
Umumnya, praktik ini berupa perjanjian ataupun kerja sama ilegal yang akan merugikan perusahaan. Bila dilakukan oleh pejabat pemerintahan, praktik KKN bisa menimbulkan kerugian bagi negara.
Yuk, simak artikel kali ini untuk mengetahui lebih jauh tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Apa Itu Kolusi dan Nepotisme?
Menurut Oxford Dictionary “Kolusi” adalah suatu persekongkolan ataupun kerjasama yang bersifat rahasia dan ilegal untuk menipu orang lain. Hal senada dalam kamus dari Merriam Webster, yang mengartikan kolusi sebagai tindakan ilegal untuk menipu ataupun memperdaya pihak lain.
Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa tindakan kecil seperti memberi uang pelicin dengan tujuan urusan diperlancar termasuk dalam bentuk kolusi.
Sementara itu, Nepotisme, Dikutip dari laman KPK, adalah praktik mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi yang berkaitan dengan birokrasi. Praktik ini tentunya melanggar aturan yang berlaku dan juga menutup kesempatan bagi orang lain, yang mungkin lebih pantas.
Penyebab Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
Praktik KKN ternyata menghantui beberapa sektor. Selain di ranah pemerintahan, kolusi juga ditemukan di sektor pendidikan dan lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa penyebab kolusi yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
1. Tindakan monopoli kekuasaan
Dilansir dari Gramedia, adanya monopoli kekuasaan jadi salah satu penyebab kolusi dalam pemerintahan.
Sistem dari kontrol yang tidak berfungsi membuat hubungan pimpinan dan bawahan di lingkup pemerintahan menjadi tidak berdasarkan pada asas persamaan.
2. Sistem Pendidikan yang Tidak Cukup Baik
Sedangkan di lingkup pendidikan, sistem yang tidak cukup baik merupakan penyebab dari kolusi. Selain itu, kurikulum yang tidak kontekstual juga bisa menimbulkan kolusi, loh. Bahkan, rendahnya gaji pada tenaga pendidik bisa jadi celah untuk melakukan kolusi.
3. Faktor Ekonomi dan Latar Belakang Pendidikan
Kolusi di lapisan masyarakat lebih bervariatif lagi penyebabnya. Mulai dari faktor ekonomi, kultur dan budaya kerja seseorang, lingkup tempat tinggal, hingga latar belakang pendidikan.
Pola Tindakan Kolusi di Lingkup Swasta Maupun Pemerintah
Membicarakan tentang kolusi, berarti kamu harus tahu pola-polanya agar tidak terkecoh ataupun terjerumus ke dalamnya. Pola operasinya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu gratifikasi dan perantara.
-
Gratifikasi
Gratifikasi atau pemberian hadiah bisa berupa uang tunai maupun barang yang ditujukan untuk oknum pejabat dari seorang pengusaha. Si penerima gratifikasi ini bisa oknum pejabat tingkat daerah maupun nasional seperti anggota parlemen ataupun eksekutif.
Biasanya, gratifikasi diberikan dengan tujuan agar perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha tersebut memenangkan proyek pemerintahan. Bahkan, kerjasama semacam ini bisa terjadi secara berkelanjutan ke proyek-proyek berikutnya.
-
Perantara
Pola perantara biasanya terjadi dalam pengadaan barang maupun jasa di pemerintahan yang melibatkan government to producer maupun government to government yang melalui perantara terlebih dahulu.
Dampak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Praktik KKN yang menjamur di berbagai instansi, tak boleh dianggap remeh. Bila dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan dampak yang serius, seperti yang dilansir dari laman Detik.
- Kolusi dapat menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan ketidakadilan dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pelayanan publik.
- Kolusi menyebabkan pemborosan sumber daya.
- Praktik kolusi di instansi swasta maupun pemerintahan juga bisa menyebabkan penurunan kualitas. Seseorang yang memiliki skill mumpuni bisa saja tersingkir karena adanya suap dalam perekrutan.
- Proses demokrasi menjadi terganggu karena ada pelanggaran terhadap hak warga.
- Menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan.
Untuk memberantas praktik kolusi diperlukan kesadaran dari diri sendiri. Karena itu penting untuk membekali diri agar terhindar dari praktik KKN dengan menambah informasi mengenai sikap antikorupsi pada situs ACLC KPK. Semoga bermanfaat.
Source:
